Koto Bangun, 25 Agustus 2021 Pemerintah Nagari Koto Bangun merealisasikan Dana Desa sebesar 8 % atau setara dengan 83,5 juta rupiah untuk penanggulangan Covid-19 di Nagari. Sampai akhir semester 1 Pemerintah sudah merealisasikan dana  sekitar 50.547.000 ( Lima puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan meliputi : Bidang Pencegahan yakni Pengadaan Masker, Hand sanitizer, Wastafel tempat cuci tangan, Dis infectan dan air minum. Bidang Penanganan yakni Biaya operasional Posko, bantuan sembako dan ...

Koto Bangun, 25 Agustus 2021 Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan di Nagari Koto Bangun pada hari Kamis, 26 Agustus 2021. Diantaranya adalah Launching Layanan berbasis online antara Pemerintah Nagari dengan Disdukcapil yang diberi "brand"  Jempol Nagari ( Jembatan Pelayanan Online Nagari - Disdukcapil ) sekaligus Launching Layanan Mandiri Nagori Codiek Koto Bangun. Selain itu Bupati juga akan membuka secara resmi Musrenbang Nagari Koto Bangun tahun  2021 untuk RKP Nagari 2022 ...

Jakarta, 25 Agustus 2021 Innalillahi wainnailaihi roji'un Ranah Minang berduka.. tELAH Berpulang kerahmatullah Sang legenda minang, pelantun lagu Ayam den lapeh .Hj. Elly Kasim dalam usia 79 tahun, pada hari ini, pukul 03.48 WIB di RS MMC Kuningan Jakarta. Semoga diampuni dosa dosanya dan ditempatkan Allah SWT, ditempat yang sebaik baiknya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan Aamiin   Saat artikel ini ditulis belum diketahui secara pasti apa penyebab Elly Kasim tutup usia. Yang jelas, akun Instagramnya ...

PPID KOTO BANGUN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKANPemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yangdikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(1) Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada ...

PPID KOTO BANGUN Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap SaatSetiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikitterdiri atas:a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip; b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala ...

PPID  KOTO BANGUN ANDA PERLU TAHU DAN WAJIB TAHU...!               ...

PPID KOTO BANGUN ANDA PERLU TAHU DAN WAJIB TAHU...! ...

PPID KOTO BANGUN   KETERANGAN Informasi publik yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:a. informasi tentang bencana alam yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;b. informasi tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup akibat perbuatan manusia; danc. pengumuman yang berkaitan dengan kerangka acuan Amdal; Informasi yang diumumkan secara serta merta, paling sedikit memuat :a. informasi tentang jenis, persebaran ...

PPID KOTO BANGUN Informasi berkala ini merupakan informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala, berikut daftar informasinya :   NO NAMA DOKUMEN 2018 2019 2020 2021 1  Profil Nagari         2 Profil Wali Nagari         3 Profil Perangkat Nagari         4 Visi dan Misi Nagari         5 Struktur Organisasi         6 Peraturan Nagari         7 Surat ...

PPID KOTO BANGUN Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi:1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut: PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak; PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID; Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta ...