Koto Bangun, 26 Februari 2021 Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, S.P resmi melantik Bupati Lima Puluh Kota Bapak Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat, Pada hari Jum'at 26 Februari 2021. Selain Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Gubernur juga melantik 10 pasangan Bupati/Walikota lainnya yang merupakan pemenang Pilkada Bupati/ Walikota di beberapa Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Safaruddin dan Rizki Kurniawan beserta seluruh tim mengawali dengan berjalan ...

Koto Bangun, 25 Februari 2021 PROGRAM Kartu Prakerja gelombang 12 resmi dibuka dengan kuota yang diberikan pemerintah sebanyak 600 ribu peserta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pada Semester 1 Tahun 2021 tetap dengan metode semi bansos dan besaran bantuan pelatihan Rp1 juta. Link Prekerja"Gelombang 12 akan dibuka dengan kuota 600.000 peserta, dan target 2,7 juta penerima dapat didanai dengan anggaran Rp10 triliun yang diharapkan bisa selesai Maret 2021," kata Airlangga saat konferensi pers Pembukaan Gelombang ...

Koto Bangun, 22 Februari 2021 PENGUMUMAN KEPALA KANTOR BPN Berhubung akan dikeluarkannya Sertifikat tanah, bersama ini kami sampaikan kepada masyarakat bahwa : Untuk memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan hasil Data Fisik dan Data Yuridis atas bidang Tanah tersebut di bawah ini letak, luas dan asal bidang tanah dimaksud sebagaimana data terlampir ( Sistemik / sporadik ) Peta bidang tanah nomor 1236/2020 tanggal 20/11/2020 Jorong I Koto Bangun berasal dari Tanah ...

Koto Bangun, 18 Februari 2021 Pemerintah Nagari Koto Bangun bersama BAMUS Nagari mengadakan rapat Pembahasan dan Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBNag 2020 yang akrab disebut dengan LKPJ pada hari Kamis, 18 Februari 2021. Sidang dibuka oleh Ketua BAMUS Nagari Koto Bangun H. Sukarman AM pada pukul 21:00 WIB. Dalam amanatnya Ketua Bamus menyampaikan bahwa sesuai surat Wali Nagari kepada Bamus yang menyatakan kesiapan pemerintah Nagari untuk membahas LKPJ Nagari 2020. Tentu secara tugas Bamus sudah melaksanakan pembahasan di tingkat ...

Koto Bangun, 18 Februari 2021      Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS memiliki kedudukan strategis (1) sebagai wakil masyarakat nagari didalam pemerintahan nagari untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah nagari (2) Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan nagari, anggaran nagari dan pengawasan kinerja wali nagari dan (3) Berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat nagari.      Dengan demikian ...

      Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka libur tahun baru China ( IMLEK ), maka terhitung Jum'at, 12 Februari 2021 pelayanan di kantor nagari ditiadakan sampai Minggu 14 Februari 2021. Pelayanan kembali akan dibuka Senin, 15 Februari 2021. Sedangkan untuk pelayanan yang sifatnya insidentil dan mendadak dapat menghubungi : Wali Nagari Panggil Sekarang! Sek Nag Panggil Sekarang! Kaur Keuangan Panggil Sekarang! Kasi Kesra Panggil Sekarang! KaUr Perencanaan Panggil Sekarang! Kasi Pelayanan Panggil Sekarang!   Terimakasih ...

Koto Bangun, 7 Februari 2021 Kelompok mahasiswa UNP yang tergabung dalam mahasiswa KKN Covid-19 nagari Koto Bangun melaksanakan kegiatan shubuh mubarok dengan peserta seluruh santriwan dan santriwati TPQ se-kenagarian Koto Bangun. Hadir dalam kegiatan ini Wali Nagari Koto Bangun Yusarlis Dt. Sutan Penghulu, Seknag Koto Bangun Lodi Hendrayani, S.Sos.I, Ketua dan Pengurus Masjid Mukhlisin, Ustadz Pembimbing Defendi, S.Pd.I, M.Pd dan seluruh Pembimbing TPQ.  Dalam sambutannya Wali Nagari menyampaikan bahwa kegiatan shubuh mubarok ini perlu ...

Dasar Hukum : Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan informasi publik. Undang - undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik. Peraturan Mentri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan komunikasi dan informatika. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor ...

Dasar Hukum : Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang - undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia ...

Dasar Hukum : UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik Surat keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/Ketua-KIP/I/2018 tentang Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Kualifikasi Pelaksana : Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik Berikut dokumen tentang SOP Pendokumentasian Informasi Publik ;   ...