Koto Bangun, 08 Oktober 2021 Nagari Koto Bangun mendapat bantuan keuangan khusus Kabupaten sebanyak 460 Juta Rupiah. BKK ini disalurkan melalui Rekening Kas Daerah yang bersumber dari APBD kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 kepada Rekening Nagari pada tanggal 24 September 2021. Sedangkan penggunaannya sudah diusulkan oleh Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Kabupaten melalui pokok fikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana nagari bertanggungjawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Dana sebanyak 460 Juta ini ...

Koto Bangun, 2020 Laporan Wali Nagari/ Kepala desa atau kadesDalam satu tahun anggaran, Wali Nagari/Kepala Desa itu harus membuat empat macam Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah disepakati atau disetujui oleh BPD/BAMUS.Empat laporan Wali Nagari itu adalah:1. LRP APBDes SM 1 (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama).Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya ...

PPID KOTO BANGUN, 2020   Menurut Pasal 1 angka 44 Perpres No. 16/ tahun 2018 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dasar Hukum : KUH Perdata (BW). UU No. 1/2004. UU No. 17/2003 UU No. 5/1999. UU No. 2/2017. Peraturan Pemerintah No. 28,29,30/2000. Peraturan Presiden No.16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Peraturan Kepala LKPP   ANDA PERLU TAHU DAN WAJIB TAHU...!         SILAKAN ...

PPID KOTO BANGUN, 2021 Yang dimaksud dengan:  “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat; “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ ...

Koto Bangun, 25 Agustus 2021       ...

PPID KOTO BANGUN   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan hal baru di  Nagari Koto Bangun, PPID nagari berdasarkan Surat keputusan (SK) Wali Nagari Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020.PPID ini terbentuk berdasarkan  ketentuan : pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik ; Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kementerian ...

Koto Bangun, 25 Agustus 2021 Pemerintah Nagari Koto Bangun merealisasikan Dana Desa sebesar 8 % atau setara dengan 83,5 juta rupiah untuk penanggulangan Covid-19 di Nagari. Sampai akhir semester 1 Pemerintah sudah merealisasikan dana  sekitar 50.547.000 ( Lima puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan meliputi : Bidang Pencegahan yakni Pengadaan Masker, Hand sanitizer, Wastafel tempat cuci tangan, Dis infectan dan air minum. Bidang Penanganan yakni Biaya operasional Posko, bantuan sembako dan vitamin ...

PPID KOTO BANGUN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKANPemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yangdikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(1) Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada ...

PPID KOTO BANGUN Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap SaatSetiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat yang paling sedikitterdiri atas:a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip; b. informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala ...

PPID KOTO BANGUN   KETERANGAN Informasi publik yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:a. informasi tentang bencana alam yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;b. informasi tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup akibat perbuatan manusia; danc. pengumuman yang berkaitan dengan kerangka acuan Amdal; Informasi yang diumumkan secara serta merta, paling sedikit memuat :a. informasi tentang jenis, persebaran ...