Koto Bangun 11 Maret 2022 Berikut kami sampaikan informasi tentang Informasi Publik Transparansi APBNag tahun anggaran 2022 Nagari Koto Bangun. Silakan dibaca dan dapatkan informasi seputar pelaksanaan/penggunaan Keuangan Nagari. Kalau ada yang kurang difahami atau masih ragu, silakan hubungi PPID Nagari Koto Bangun. Anda Perlu Tahu dan Wajib Tahu. Kami akan menjawab setiap informasi dari masyarakat yang dibutuhkan. HUBUNGI KAMI : Wali Nagari Panggil Sekarang! Sek Nag Panggil Sekarang! KaUr Perencanaan Panggil Sekarang! Kasi Pelayanan Panggil ...

Koto Bangun, 06 Maret 2022 Bersama ini kami sampaikan laporan tahunan pelayanan informasi publik PPID Nagari Koto Bangun. Kami yakin dalam laporan ini masih banyak kekurangannya, namun kami sudah berupaya menyampaikan laporan ini demi menjalankan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 pasal 56 - 57. UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa : hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kewajiban Badan ...

Koto Bangun, 08 Oktober 2021 Nagari Koto Bangun mendapat bantuan keuangan khusus Kabupaten sebanyak 460 Juta Rupiah. BKK ini disalurkan melalui Rekening Kas Daerah yang bersumber dari APBD kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 kepada Rekening Nagari pada tanggal 24 September 2021. Sedangkan penggunaannya sudah diusulkan oleh Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Kabupaten melalui pokok fikiran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana nagari bertanggungjawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Dana sebanyak 460 Juta ini ...

Koto Bangun, 2020 Laporan Wali Nagari/ Kepala desa atau kadesDalam satu tahun anggaran, Wali Nagari/Kepala Desa itu harus membuat empat macam Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah disepakati atau disetujui oleh BPD/BAMUS.Empat laporan Wali Nagari itu adalah:1. LRP APBDes SM 1 (Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama).Laporan ini dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD dalam Musdes Evaluasi Kinerja Kepala Desa pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.Laporan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya ...

PPID KOTO BANGUN, 2020   Menurut Pasal 1 angka 44 Perpres No. 16/ tahun 2018 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dasar Hukum : KUH Perdata (BW). UU No. 1/2004. UU No. 17/2003 UU No. 5/1999. UU No. 2/2017. Peraturan Pemerintah No. 28,29,30/2000. Peraturan Presiden No.16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Peraturan Kepala LKPP   ANDA PERLU TAHU DAN WAJIB TAHU...!         SILAKAN ...

PPID KOTO BANGUN, 2021 Yang dimaksud dengan:  “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat; “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ ...

Koto Bangun, 25 Agustus 2021       ...

PPID KOTO BANGUN   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan hal baru di  Nagari Koto Bangun, PPID nagari berdasarkan Surat keputusan (SK) Wali Nagari Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020.PPID ini terbentuk berdasarkan  ketentuan : pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik ; Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kementerian ...

Koto Bangun, 25 Agustus 2021 Pemerintah Nagari Koto Bangun merealisasikan Dana Desa sebesar 8 % atau setara dengan 83,5 juta rupiah untuk penanggulangan Covid-19 di Nagari. Sampai akhir semester 1 Pemerintah sudah merealisasikan dana  sekitar 50.547.000 ( Lima puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan meliputi : Bidang Pencegahan yakni Pengadaan Masker, Hand sanitizer, Wastafel tempat cuci tangan, Dis infectan dan air minum. Bidang Penanganan yakni Biaya operasional Posko, bantuan sembako dan vitamin ...

PPID KOTO BANGUN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKANPemerintah Desa wajib membuka akses Informasi Publik Desa bagi setiap Pemohon Informasi Publik, selain informasi yangdikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(1) Pengecualian Informasi Publik Desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik Desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada ...