Dasar Hukum :

1. Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang - undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai Tata Pembukuan
2. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan.

Memiliki Tata Krama.