Dasar Hukum :
- Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang - undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
- Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Kualifikasi Pelaksana :
- Menguasai Tata Pembukuan
- Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan.
Memiliki Tata Krama.